Kalurahan IMOGIRI

Dikutip dari wikipedia.org, arti dari pemerintahan desa adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengelola suatu wilayah tertentu (desa). Desa adalah suatu wilayah dengan batas tertentu. Seluruh masyarakat yang bernaung dalam suatu wilayah tersebut disebut warga desa. Dan, sukses atau tidaknya program pemerintah juga ditentukan oleh respon warga terhadap suatu kebijakan.

Dalam susunannya, pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan, pemerintah desa, dibagi menjadi Kepala Desa yang bertugas untuk memimpin jalannya sistem dalam pemerintahan desa, dan Perangkat Desa yang memiliki tugas untuk membantu tugas kepala Desa dan sekaligus melayani dan mengayomi masyarakat. Sedangkan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas pokok sebagai penampung dan penyalur aspirasi warga. Juga, bersama dengan Kepala Desa, membuat suatu Peraturan Desa.

Tujuan Dibentuknya Pemerintahan Desa

Secara struktural, pemerintahan desa berada dibawah kecamatan. Hanya saja, tugas dan wewenangnya adalah sama. Atau, dapat juga dikatakan bahwa sistem kerja dalam pemerintaha desa bukan ada dibawah pemerintahan kecamatan, namun sejajar. Keduanya sama-sama memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada banyak sekali tugas dan wewenang pemerintahan desa. Yang pertama dan paling utama adalah mengelola administrasi desa, mulai dari kependudukan, pembangunan hingga keuangan. Semua dilakukan secara sistematis dan tertib, sesuai dengan perundang-undangan.

Kemudian, pemerintahan desa juga bertanggung jawab dalam membuat program unggulan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dimulai dari skill menuju pada ekonomi. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memberdayakan masyarakat tingkat desa, diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian warga, yang juga akan berimbas pada naiknya pendapatan per kapita. Dan ini adalah salah satu tolak ukur kesuksesan suatu negara. lalu, pemerintahan desa juga memiliki tugas pokok untuk memperbaharui data jumlah penduduk.

Mengelola Dana Desa Sehingga Efektif dan Akuntable

Salah satu tugas penting pemerintah desa adalah untuk mengalirkan dana desa sesuai dengan porsinya. Tak sesederhana berbelanja dipasar. Dana desa yang cukup besar, harus dikelola dengan baik agar dapat tepat sasaran dan mampu meberikan hasil yang optimal. Setidaknya, mampu memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Apakah dari hasil pengembangan dana desa menjadi sebuah usaha atau BUMDes, atau melalui pembangunan.

Untuk memastikan setiap perangkat desa mampu mengelola dana desa dengan baik, maka pemerintah sudah memberlakukan batas minimal jenjang pendidikan bagi setiap petugas kelurahan. Yaitu, setiap perangkat desa minimal  harus lulusan SMU atau sederajat.

Pada setiap Raperdes anggaran pendapatan  belanja selalu disusun oleh sekertaris desa, yang berstatus pegawai negeri sipil. Kemudian, raperdes yang sudah siap tersebut akan diserahkan kepada kepala desa. Yang nantinya, kepala desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan koordinasi dalam melahirkan sebuah peraturan daerah, terkait dengan APB atau Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Setelah didapatkan angka yang pasti pada APBDesa, maka kepala desa akan mengajukan dana APB Desa tersebut kepada Bupati atau Waloikota melalui Camat. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, maka Kades harus segera melakukan perbaikan yang akan dibantu Perangkat desa (Sekdes).

Karena pemerintahan desa adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang penuh dalam pengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia disuatu desa, maka setiap dana yang disetujui wajib digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi di desanya. Berkembangnya potensi disetiap desa dapat mempengaruhi geliat ekonomi masyarakat. Itulah mengapa, pengembangan desa harus terus diupayakan, karena disanalah ujung tombak besarnya suatu negara.

Sumber : http://www.berdesa.com/alasan-mengapa-pemerintahan-desa-adalah-ujung-tombak-perjuangan-negara/