Kalurahan IMOGIRI

Menimbang  :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, program kerja tahunan dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Desa;
2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Lurah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007  Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009  Seri D Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TRIMURTI  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIMURTI TAHUN ANGGARAN 2013

a.

pendapatan desa                   

Rp.         1.052.555.260,00

b.

belanja desa

Rp.         1.371.516.090,64

c.

pembiayaan desa    

1. penerimaan

Rp.            318.960.830.64

1. pengeluaran

Rp.                 0

pembiayaan netto  

Rp.                 0

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan :

Rp.            318.960.830.64

a.

 pendapatan asli desa (PADesa)

Rp.              72.850.000,00

b.

 bagi hasil pajak daerah     

Rp.              14.916.000,00

c.

 bagi hasil retribusi daerah

Rp.                9.398.460,00

d.

alokasi dana desa (ADD)

Rp.            297.810.000,00

e.

bantuan keuangan dari pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten

Rp.              0

f.

hibah

Rp.              0

g.

sumbangan pihak ketiga

Rp.              0

a.

 belanja langsung

Rp.            412.050.000,00

 b.

 belanja tidak langsung

Rp.            959.466.090,64

a.

 belanja pegawai

Rp.             21.000.000,00

b.

 belanja barang dan jasa

Rp.             95.550.000,00

c.

belanja modal

Rp.            292.500.000,00

a.

 belanja pegawai/penghasilan tetap

Rp.            614.000.800,00

b.

 belanja subsidi

Rp.             0

c.

 belanja hibah

Rp.             0

d.

belanja bantuan sosial

Rp.              57.150.000,00

f.

belanja bantuan keuangan

Rp.            288.315.290,00

g.

belanja tak terduga

Rp.             0

a.

 penerimaan pembiayaan

Rp.            318.960.830.64

b.

 pengeluaran pembiayaan

Rp.              0

a.

sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

Rp.            318.960.830.64

b.

 pencairan dana cadangan

Rp.             0

c.

hasil penjualan kekayaan desa  yang dipisahkan

Rp.             0

d.

penerimaan pinjaman

Rp.             0

a.

 pembentukan dana cadangan

Rp.              0

b.

 penyertaan modal desa

Rp.              0

c.

 pembayaran utang

Rp.              0